Sabtu, 14 Oktober 2017

Pelaksanaan Ujian CPNS Online Menggunakan Aplikasi UKG

Pelaksanaan Ujian CPNS Online di Kabupaten/Kota Menggunakan Aplikasi UKG Terintegrasi CAT~Seluruh pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 harus menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana instansi pusat/daerah yang akan menerima CPNS boleh memilih seleksi secara online atau offline disebabkan karena keterbatasan ketersediaan infrastruktur pendukung CAT. Namun tahun 2014 ini, seluruh seleksi CPNS baik ditingkat pusat maupun daerah wajib menggunakan sistem CAT. Ujian online menggunakan sistem CAT ini akan dilaksanakan di 486 titik diseluruh Indonesia.
 
Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru siap melaksanakan ujian online menggunakan sistem CAT di 150 titik saja. Karena keterbatasan ini maka Kemen PAN RB bekerjasama dengan Kemendikbud untuk memanfaatkan fasilitas Uji Kompetensi Guru (UKG) sebagai fasilitas tempat pelaksanaan ujian online CPNS. Fasilitas UKG ini adalah fasilitas uji kompetensi bagi guru-guru diseluruh Indonesia yang dinilai telah berhasil dilaksanakan di TUK (tempat uji kompetensi) yang berlokasi disekolah-sekolah yang ditentukan. Yaitu sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur komputer dan jaringan yang memadai. Fasilitas uji kompetensi guru (UKG) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini nantinya akan menyelenggarakan ujian online CPNS di 336 titik, yang umumnya berlokasi di kabupaten/kota.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang  tahun 2013 baru memiliki 640 unit fasilitas CAT, tahun ini ditingkatkan menjadi 1.215 PC yang siap dioperasikan untuk pelaksanaan seleksi ASN 2014. PC tersebut 125 unit berada di Kantor Pusat BKN, 50 unit PC di Kanreg V BKN Jakarta, 40 unit PC di Kanreg IX BKN Jayapura dan 1.000 unit PC lainnya tersebar di 10 Kanreg BKN. Dari ketersediaan infrastruktur CAT di BKN baik pusat maupun regional, artinya BKN baru mampu memfasilitasi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun  kabupaten/kota yang telah mengajukan permohonan fasilitasi CAT-BKN. Secara keseluruhan, fasilitas CAT BKN bisa menjangkau 150 titik yang tersedia di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Karenanya selain fasilitas BKN, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) juga akan memanfaatkan fasilitas Uji Kompetensi Guru (UKG) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  yang tersebar di 336 titik Kabupaten/Kota. Untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD) Kementerian/Lembaga Panselnas akan dilakukan di 68 titik, provinsi di 28 titik, dan 390 titik untuk Kabupaten/kota.
Continue reading

Trik Menjawab Soal Ujian CAT CPNS Agar Lulus CPNS

Ada banyak cara dapat dilakukan agar dapat lulus seleksi CPNS online . Sebelumnya kita sudah membahas Tips Lulus CPNS dengan cara memperbesar peluang lulus dengan 10 tips hasil analisis saya selama disibukkan dengan persiapan fasilitasi seleksi CPNS , kali ini saya ingin berbagi Trik Mengikuti Ujian CAT CPNS Agar Lulus CPNS.

Materi tes CPNS ini ada 2, yaitu Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Seluruh peserta seleksi CPNS  wajib mengikuti TKD secara online menggunakan aplikasi CAT baik CAT UKG maupun CAT BKN. Adapun TKB, instansi yang menerima CPNS boleh menyelenggarakannya, boleh juga tidak. Dan bentuk TKB ini beragam. Dapat berupa wawancara, tes tulis atau bahkan tes secara online kembali.

Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah trik menjawab soal ujian CAT, yang mengujikan TKD kepada seluruh peserta seleksi CPNS tahun 2014. Materi TKD berjumlah 100 soal, dengan waktu pengerjaan selama 90 menit. Tentu saja kita tidak bisa merata-ratakan lamanya waktu mengerjakan 1 soal, disebabkan tingkat kesulitan soal yang berbeda-beda, untuk itu perlu kita pelajari triknya.

Soal di kelompokkan dalam 3 kelompok yaitu : 
  1. Tes Karakteristik Kepribadian (TKP). Jumlah soal TKP adalah 35 soal. Tes ini menguji kemampuan seseorang untuk masalah adaptasi dan berprestasi. Memiliki range nilai 1 sd 5. Setiap opsi jawaban memiliki nilai, jadi WAJIB MENJAWAB SOAL TKP. Sebab jika tidak dijawab maka dipastikan nilainya 0 (nol). Tetapi jika dijawab, masih berpeluang untuk memperoleh nilai 1 sd 5. Nilai total TKP harus melewati batas 70. Sebab nilai TKP yang kurang dari 70 dinilai tidak mempunyai karakteristik yang memadai dan susah untuk dikembangkan.
  2. Tes Intelegensia Umum (TIU). Jumlah soal TIU adalah 30 soal. Tes ini menguji kemampuan intelejensia seseorang.
  3. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Jumlah soal TWK adalah sebanyak 35 soal. Tes ini menguji wawasan kebangsaan peserta seleksi yang terdiri dari materi-materi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, tata negara, NKRI.
Sebaiknya kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, jangan membiarkan soal kosong tanpa jawaban dan jangan menghabiskan waktu berlama-lama memikirkan sebuah soal sementara soal yang lebih mudah belum dijawab. Kita dapat kembali ke soal yang belum dijawab dengan cara mengklik tombol indikator soal. Indikator soal yang sudah dijawab atau yang belum dapat diketahui dengan tombol nomor soal yang ada dikanan layar (CAT UKG) atau di bawah layar (CAT Bkn). Soal yang belum dijawab berwarna merah, sementara soal yang sudah dijawab berwarna hijau. Jangan pernah mengakhiri ujian CAT jika belum menjawab semua soal, kecuali waktunya telah habis.

Secara keseluruhan, 60% soal TIU harus dijawab benar, 50% bagi soal TWK harus dijawab benar, dan 40% untuk soal TKP harus dijawab benar. Kalau kurang dari nilai minimum tiap kelompoknya, meskipun dua kelompok lainnya mendapat nilai tinggi, tetap tidak lulus. Setiap kelompok soal ditandai dengan kode TIU, TKP dan TKW diatas kelompok indikator soal. Jadi setiap peserta dapat mensimulasi dan berhitung perolehan nilai yang bakal diperoleh.
Continue reading

Kemenag Sragen Bantah Sediakan Formasi CPNS

Kementerian Agama (Kemenag) Sragen membantah menyediakan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI).  Hal itu terungkap dalam persidangan dugaan penipuan CPNS dengan terdakwa mantan koordinator FPI Sragen, Sarwanto alias Abu Faiz yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sragen.

Analis Jabatan, Bidang Kepegawaian, Kemenag Sragen, M. Rifai Latief, dihadirkan dalam persidangan kedua dengan agenda permintaan keterangan saksi. Kepada majelis hakim yang diketuai Agung Nugroho, Latief membantah adanya jalur belakang tanpa ujian untuk merekrut CPNS di lingkungan Kemenag Sragen.

”Selama ini hanya ada dua jalur seleksi CPNS yakni umum dan honorer khusus pegawai yang memiliki SK [surat keputusan] pengangkatan minimal 2005,” kata Latief dalam persidangan yang mendapat pengawalan dari belasan anggota FPI Soloraya itu.

Latief menegaskan sejak 2011 hingga 2014 tidak ada perekrutan CPNS di lingkungan Kemenag Sragen. Pada 2010, terdapat delapan formasi lowongan CPNS di lingkungan Kemenag Sragen. Formasi tersebut ditentukan oleh Kemenag pusat.

”Penempatan CPNS itu memang di daerah. Tetapi, jumlah formasi ditentukan pusat. Daftarnya pun harus ke Menteri Agama. Jadi, Kemenag Sragen tidak buka lowongan. Apalagi menyediakan kuota [CPNS] khusus ormas,” terang Latief.

Majelis hakim juga menghadirkan Joko Sriyono, salah satu korban penipuan CPNS yang dilakukan Abu Faiz. Warga Tanjungsari, Pungsari, Plupuh, itu mengaku sudah menyerahkan uang secara bertahap masing-masing senilai Rp50 juta, Rp36 juta dan Rp18 juta kepada Abu Faiz. Joko tergiur dengan tawaran menjadi CPNS dari Abu Faiz yang dikenalnya sebagai Ketua FPI Sragen.

”Abu Faiz melarang saya melakukan cross-check ke Kemenag Sragen. Kata dia, penerimaan CPNS itu melalui jalur belakang sehingga tidak perlu di-cross-check. Dia menjanjikan saya diterima sebagai PNS tanpa ujian. Saya juga tidak perlu membuat surat lamaran karena sudah dibuatkan dia. Jadi, saya tinggal terima jadi,” terang Joko.

Sementara itu, Abu Faiz tidak membantah keterangan yang disampaikan Latief yang didatangkan dari Kemenag sebagai saksi. Namun, dia membantah keterangan Joko yang menyebutnya telah mencatut nama FPI.

”Saya itu dulu memang ketua ormas, saya sebagai ketua ormas, tapi saya tidak menyebut nama ormas,” kata Abu Faiz.

Pernyataan dari Abu Faiz itu mendapat bantahan balik dari Joko Triyono. Dia menyebut Abu Faiz beberapa kali mengatakan dia sebagai ketua FPI Sragen. ”Dia mengaku ketua FPI Sragen. Saya sendiri pernah diberi kaus berlogo FPI oleh dia. Bahkan, saya juga pernah diajak demo oleh dia,” terang Joko.
Continue reading

Penipuan Penerimaan CPNS, Puluhan Menjadi Korban

Puluhan orang diduga menjadi korban penipuan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan modus seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Sejak kemarin, kami menerima puluhan penelepon yang menanyakan acara apel luar biasa dalam rangka pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Indriani di Semarang.

Ia mengungkapkan bahwa sesuai pengakuan sejumlah korban penipuan penerimaan CPNS, apel luar biasa terkait pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS itu akan dilaksanakan di aula BKD Jateng di Kota Semarang.

“Bahkan, ada beberapa korban yang mengaku telanjur membayar Rp150 juta pada oknum yang diduga merupakan pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Menurut dia, para korban penipuan penerimaan CPNS berasal dari berbagai daerah seperti Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Lumajang, Jawa Timur.

“Kami meminta salah satu korban penipuan untuk datang ke kantor BKD Jateng dengan membawa surat undangan acara apel luar biasa pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS,” katanya.

Pada surat undangan acara pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS yang diterima, kata dia, menggunakan kop BKD Jateng, bahkan dalam surat undangan yang tertanggal 7 Januari 2016 itu juga mengatur pakaian yang harus digunakan peserta yakni atasan warna putih lengan panjang dan bawahan warna hitam serta sepatu hitam.

“Terus terang saya kaget dan ini jelas penipuan karena pada 2015 tidak ada penerimaan CPNS, bahkan hingga saat ini belum ada formasi dari pusat,” ujarnya.

Beberapa kejanggalan yang ditemukan pada surat undangan acara pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS itu antara lain, yang bertanda tangan adalah Kepala BKD Jateng Arief Irwanto, padahal yang bersangkutan telah menjadi penjabat Bupati Kebumen sejak Agustus 2015.

Kemudian, tanda tangan Arief berbeda, termasuk huruf BKD dalam stempel yang dibubuhkan dan surat tidak ditujukan secara langsung pada yang bersangkutan dengan mencantumkan nama.
Continue reading

Waspada, Penipuan Penerimaan CPNS Mulai Marak

Hingga saat ini, Pemkab Kulonprogo belum mengajukan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN). Untuk itu masyarakat diimbau agar hati-hati terhadap kabar yang tidak jelas sumbernya terhadap formasi penerimaan CPNS itu baik lewat whatsapp (WA) ataupun website yang bukan resmi dari MenPAN atau Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo Dra Yuriyanti MM, meskipun ada penerimaan tidak akan secepat itu. Sebab harus melalui proses panjang, mulai dari pengusulan formasi ke MenPAN, dikeluarkan persetujuan bahwa Kulonprogo dapat sekian dari usulan atau tidak.

Lalu disetujui, dan dibuat surat resmi dari bupati, diumumkan di website BKD, ditempel di papan pengumuman, serta media massa. “Kalau belum ada hitam di atas putihnya, masyarakat agar hati-hati agar jangan sampai tertipu dengan modus penerimaan cpns,” tandas Yuriyanti.

Kebutuhan formasi di Kulonprogo memang lumayan banyak, apalagi adanya instansi baru, Dinas Kebudayaan. Kebutuhan sekitar 1.200 pegawai terutama untuk Guru SD dan pelayanan kesehatan, karena sejak tahun 2015 tidak ada penerimaan pegawai, padahal setiap tahun ada yang pensiun.

Diakui Yuriyanti, pemkab menerima pegawai tahun 2014 sedikit yaitu terisi 31 orang, jauh dari yang diusulkan. “Tahun 2015 yang kita usulkan 849 tapi tidak disetujui. Tahun 2016 ini kami belum mengirimkan penyusunan formasi karena belum ada surat dari KemenPan. Yang jelas untuk 2016 akan dilakukan review lagi dari usulan tahun sebelumnya, soalnya ada kebutuhan untuk instansi yang baru,” katanya.

Diakuinya, setiap tahun pensiunan di lingkungan Pemkab Kulonprogo cukup banyak, sekitar 200-an orang. Tahun 2015 lalu PNS yang pensiun sebanyak 175 orang, dan tahun 2016 ini reguler ada 284 orang. “Sehingga kebutuhan pegawai sudah mendesak,”ujar Yuriyanti.
Continue reading

Rekrutmen CPNS 2016 Formasi Guru di Surabaya Mendesak

Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Kota Surabaya menyatakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru di Kota Pahlawan mendesak digelar menyusul banyaknya guru yang pensiun pada 2016.

“Kami berharap ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kota dan pemerintah pusat. Jangan sampai persoalan kekurangan guru ini berlarut-larut sehingga mengganggu dunia pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi kepada Antara di Surabaya, Senin.

Hal sama dikatakan anggota Komisi D lainnya Khusnul Khotimah. Ia mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa pemerintah pusat akan menggelar rekrutmen CPNS pada 2016 di sejumlah daerah khususnya Surabaya pada 29 Agustus hingga 12 September 2016.

Formasi tenaga pendidik, lanjut dia, diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal) jumlahnya, sekitar 3.000-an. “Kami berharap proses rekrutmen CPNS dapat berjalan lancar, sehingga kebutuhan akan guru dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.

Menurut dia, guru-guru yang lulus tes CPNS adalah guru pilihan yang terbaik dengan memiliki kompetensi, skill, kreatif serta inovatif. “Sehingga mampu memberikan sumbangsih dalam peningkatan kualitas pendidikan di Surabaya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan memperkirakan pada 2017 nanti pendidikan Surabaya akan kekurangan guru, sebab pada tahun ini ada sekitar 137 guru di Surabaya yang akan pensiun.

“Tapi Alhamdulillah, di sekolah-sekolah kita, tidak hanya ada guru PNS saja, ada guru non-PNS juga,” ujarnya.

Justru untuk guru SD, kata Ikhsan, dengan komposisi demikian masih ada kelebihan guru, sedangkan untuk SMP, SMA, dan SMK masih kekurangan. “Kekurangan ini untuk mata pelajaran tertentu, bisa diatasi dengan guru saling mengisi. Terutama untuk guru dengan mata pelajaran serumpun,” katanya.

Saling mengisi seperti dijelaskan oleh Ikhsan, mengakibatkan guru yang normalnya bekerja 24 jam seminggu, bisa bekerja hingga 40 jam. “Guru yang ada dioptimalkan, ini sesuai dengan Undang-Undang. Minimal 24 jam, maksimal 40 jam. Saya yakin mereka mengerti,” ujarnya.

Ikhsan menyebutkan kekhawatiran akan kekurangan guru justru untuk tahun 2017. Sebab pada tahun itu ada sebanyak 285 orang guru yang akan pensiun. Adapun rincian guru yang akan pensiun pada 2017, untuk guru SD ada 137 orang, SMP ada 62 orang, SMA sebanyak 65 orang, dan SMK ada 21 orang yang pensiun.

“Sekarang ini, kalau kami diberikan wewenang untuk merekrut guru, yang paling dibutuhkan adalah guru agama dan olahraga,” katanya.
Continue reading

Forum Bidan Desa PTT Menuntut Diangkat CPNS 2016

Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia terus mendesak agar pemerintah mengangkat mereka menjadi CPNS. Mereka menuntut, April 2016 seluruh bidan desa PTT harus sudah mengantongi SK sebagai CPNS.

Menurut Ketua Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka, selama ini para bidan desa PTT mengalami ketakutan rutin setiap tahun. Yakni ketika masa kontak kerja/NRPTT menjelang habis. Mereka takut NRPTT tidak diperpanjang. Sementara, beban tugas cukup berat.

“Lihat saja banyak bidan desa yang menjadi korban ketika melaksanakan tugas, tingginya angka kematian ibu dan anak. Itulah teror yang paling menakutkan,” terang Lilik.

Menurut Lilik, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dalam memenuhi kebutuhan rakyat yang sangat bergantung kepada bidan desa. Apalagi layanan kesehatan di desa paling banyak ditangani bidan desa.

“Hak Kepastian Kerja sangat mendesak diperoleh bidan desa saat ini. Sekaligus melepaskan belenggu teror berkepanjangan. Intimidasi yang kerap dijumpai bidan desa berupa tekanan, pungli, dan segudang arogansi birokrasi harus kita sudahi,” tegasnya.

Dia pun menyerukan para bidan desa PTT untuk tetap mengawal data base dan tuntutan pengangkatan CPNS. Lilik menambahkan, pihaknya sudah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo dan Menkes Nilla Moelek dalam acara peresmian kampung Keluarga Berencana (KB) sebuah perkampungan nelayan di Cirebon pada Kamis (14/1).

“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Ibu Menkes soal pengangkatan kami menjadi PNS.? Tuntutan kami, April 2016 seluruh bidan desa PTT sudah menjadi PNS,” tandasnya.
Continue reading

Jumat, 13 Oktober 2017

PENGUMUMAN PENERIMAAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI

PENGUMUMAN PENERIMAAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS Nomor : PENG-01 /SET.DNKEK/01/2016

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Perorangan guna membantu kegiatan perkantoran pada Tahun anggaran 2016 dengan sepesifikasi sebagai berikut:

1. 1 (satu) Tenaga Pendukung Teknis Pengelolaan Website dan Desain Grafis pada Bagian Pengelolaan Informasi (Kode:SET-KEK-01), dengan Persyaratan sebagai berikut:
  • Minimal SI Komputer/Sistem Informasi/Teknik Informatika/Komunikasi, minimal IPK 3,00;
  • Mampu mengelola konten website dengan menggunakan CMS wordpress;
  • Mampu membuat desain tamplate dan interface website khususnya CMS wordpress;
  • Mampu membuat desain untuk bahan cetak (booklet/leaflet/brosur);
  • Memiliki pengalaman di bidang pengembangan website minimal 3 tahun;
  • Memiliki kemampuan di bidang desain grafis;
  • Memiliki kemampuan di bidang software dan hardware komputer menjadi nilai tambah tersendiri;
  • Memiliki motivasi kerja yang baik;
  • Mampu mengoperasikan komputer [Microsoft office) dan internet;
  • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
  • Memiliki kemampuan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang baik (TOEFL min. 500); 1. Mampu bekerja rajin, teliti, dan cekatan; m. Mampu bekerja independen dan efektif bekerja dalam tim;
Untuk informasi lebih lengkap silakan klik link dibawah ini:

https://www.ekon.go.id/lain/view/pengumuman-pengadaan-jasa.1939.html
Continue reading

Ini Penyebab Tenaga Honorer Belum Diangkat CPNS

Nasib tenaga honorer kategori dua (K2) masih terkatung-katung. Pemerintah pusat mengaku tidak memiliki cukup anggaran untuk pengangkatan PNS terhadap 439.056 tenaga honorer pada tahun ini.

“DPR sendiri kan tidak menganggarkan untuk itu, pemerintah juga tidak cukup uang untuk menganggarkan, bahkan penerimaan pajak cuma 85 persen yang masuk, lebih dari 250 Triliun kita tidak mencapai target, ibaratnya kalau di rumah tangga penghasilan kita turun, gimana bayarnya? yang lama saja mau kita kurangi,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddi Chrisnandi.

Sebenarnya pemerintah pusat sudah menganggarkan untuk pengangkatan honorer sisa K2 tersebut, namun karena minimnya anggaran, rencana yang sudah tersusun rapi tidak bisa direalisasikan tahun ini.

“Kalau rencana kan sudah dipaparkan, tapi kemampuan keuangan pemerintah sendiri kan sangat terbatas, bahkan kurang untuk membiayai pegawainya, apalagi ditambah,” imbuhnya.

Tenaga honorer K2 sebanyak 439.056, terdiri dari tenaga kesehatan, guru honorer, penjaga sekolah, dan sebagainya. Menpan-RB belum bisa memastikan kapan tenaga honorer K2 tersebut bisa diangkat menjadi PNS.

Sebelumnya, para tenaga honorer kategori dua (K2) disarankan agar jangan cuma menuntut untuk diangkat menjadi CPNS tanpa melalui proses tes. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, bukan zamannya lagi jadi PNS lewat jalur khusus tanpa tes menyusul saat ini sudah era kompetisi pasca pemberlakuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk itu, Bima mengimbau tenaga honorer yang tidak lolos seleksi dapat berkompetisi secara terbuka lewat formasi umum. Bila punya potensi, pasti lolos meski harus bersaing dengan fresh graduate. “Silakan bersaing sehat dengan anak-anak muda lainnya, mengikuti seleksi jalur formasi umum, kalau berkompeten kenapa enggak berkompetisi secara umum,” tegasnya dikutip dari situs BKN.
Continue reading